Jayapura – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura menjadi salah satu partisipan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) antara Pemerintah Provinsi Papua beserta 28 Kabupaten dan 1 Kotamadya dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Percepatan Penyerapan APBD melalui Penganggaran Belanja Penanganan Inflasi serta Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada APBD TA 2022 yang dilaksanakan di Ruang Meeting Hotel Swissbell Jayapura pada hari Rabu, (12/10/2022). FGD ini dilaksanakan secara hybrid, yakni daring melalui platform Zoom Meeting dan luring (langsung). Pemerintah Kota Jayapura selaku Tuan Rumah hadir secara langsung diwakili oleh Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, SE, M.Si beserta Abdul Azis Kelimagun, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Anggaran dan Leny Pilla Tangkepayung, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Akuntansi.
Kegiatan FGD ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring, evaluasi, asistensi dan pendampingan dalam rangka percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri baik pada tingkat Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota Se-Papua. Lebih lanjut, Tim Kemendagri yang dinakhodai Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si didampingi Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev selaku Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah memberi arahan kepada pemerintah daerah agar segera meningkatkan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, menyusun rencana dan jadwal kegiatan secara matang, konsisten dan terukur, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, belanja melalui e-Katalog dan Toko Daring (Online), bahkan diproyeksikan untuk menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam melakukan transaksi belanja barang & jasa.
Pemerintah Kota Jayapura selaku ibukota Provinsi pada FGD ini menjadi sorotan sebagai tolak ukur Realisasi APBD dan Penanganan Dampak Inflasi yang dapat memproyeksikan 28 Kabupaten Se-Provinsi Papua. Hal ini menjadi kebanggaan dan harus diperhatikan secara khusus agar dapat menjadi contoh yang baik bagi Pemerintah Daerah yang lain. (admin)
